Tarif PPh Pasal 15

Ketentuan perhitungan pph pasal 15 diatur dalam Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, diantaranya :

1. perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional

2. perusahaan asuransi luar negeri

3. perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi

4. perusahaan dagang asing

5. perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (“build, operate, and          transfer”).

Karena kespesifikan bidang ini untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak di atas, dengan pertimbangan kepraktisan, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang sudah disebutkan di atas.

Untuk  tarif dan norma nya sudah admin rangkum dalam tabel pph pasal 15 berikut ini :

No.	Keterangan	Tarif X DPP	Penyetoran dan Pelaporan	Dasar Hukum
1	Charter Penerbangan Dalam Negeri	1.8% x Peredaran Bruto	- disetor pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	KMK 475/KMK.04/1996
		(sifat tidak final)	KAP : 411129	SE 35/PJ.4/1996
			KJS : 101
			- dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (form SPT)
2	Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	1.2% x Peredaran Bruto	- disetor pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	KMK 416/KMK.04/1996
		(sifat final)	KAP : 411128	SE 29/PJ.4/1996
			KJS : 410
			- dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (form SPT)
3	Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan	2.64% x Peredaran Bruto	- disetor pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	KMK 417/KMK.04/1996
	Luar Negeri	(sifat final)	- atau disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya	SE 32/PJ.4/1996
			KAP : 411128
			KJS : 411
			- dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (form SPT)
4	WPLN yang mempunyai kantor perwakilan	- Untuk Negara yang tidak P3B dengan Indonesia	- disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya	KMK 634/KMK.04/1994
	dagang di Indonesia	0.44% x Nilai Ekspor Bruto	setelah bulan diterima penghasilan.	KEP 667/PJ/2001
		Penghasilan Netto = 1% x Nilai Ekspor Bruto	KAP : 411128	SE 2/PJ.03/2008
			KJS : 413
		- Untuk Negara yg mempunyai P3B dengan Indonesia	- dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
		disesuaikan dengan tarif P3B	(form Lampiran I KEP667/PJ./2001)
		(sifat final)
5	WP yang melakukan kegiatan usaha Jasa	- 7% x tarif tertinggi Pasal 17(1) huruf b UU PPh x total	- disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya	KMK 543/KMK.03/2002
	Maklon (contratc manufacturing)	biaya pembuatan atau perakitan barang, tidak termasuk	KAP : 411128	SE 02/PJ.31/2003
	Internasional di bidang produksi mainan	biaya pemakaian bahan baku (direct materials)	KJS : 499 (kode ini dipakai karena tidak disebut secara spesifik
	anak-anak		tentang jasa maklon ini)
		- atau disingkat dengan :	- dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (form SPT)
		7% x 30% x total biaya pembuatan atau perakitan barang
		tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku
		(direct materials)
		(sifat final)

Sekian untuk artikel kali ini rekan, semoga dapat membantu rekan khusunya yang berkecimpung dalam bidang usaha pelayaran,penerbangan,asuransi,pengeboran,maklon.

Salam
WP

Tweet

Subscribe to receive free email updates: