Tarif dan Objek PPh Pasal 22

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pemotongan dan pemungut pph pasal 22 dilakukan oleh:

1. Bendaharawan Pemerintah
2. Badam Tertentu
• BUMN 
• Pihak Swasta

Apa saja yang menjadi objek PPh pasal 22, siapa yang memungut atau memotong, kapan pph pasal 22 terutang, berapa tarifnya bisa kita lihat dalam tabel berikut yang admin rangkum dari beberapa peraturan terkait.

Objek PPh Pasal 22				Pemungut PPh 22	Saat Terutang	Tarif	DPP
A	Pemungutan Bea Cukai
	1.Impor
	a	Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I		Bea dan Cukai	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.	10%	Nilai Impor
	b	Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II		Bea dan Cukai	sama dengan di atas	7,50%	Nilai Impor
	c	Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b)
		i	Yang menggunakan API kecuali	Bea dan Cukai	sama dengan di atas	2,50%	Nilai Impor
		ii	Kedelai , gandum dan tepung terigu	Bea dan Cukai	sama dengan di atas	0,50%	Nilai Impor
	d	Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b)
			Yang tidak menggunakan API	Bea dan Cukai	sama dengan di atas	7,50%	Nilai
							Impor
	e	Barang yang tidak dikuasai		Bea dan Cukai	sama dengan di atas	7,50%	Harga
							Jual Lelang
	2. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III ecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya			Bea dan Cukai	terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.	1,50%	Nilai Ekspor yang tercantum dalam PEB
B	Pemungutan yang dilakukan Oleh Bendahara Pemerintah dan Badan Usaha tertentu			Bendahara /Badan usaha tertentu	terutang dan dipungut pada saat pembayaran.	1,50%	Harga Pembelian Tidak termasuk PPN
C	Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
	Bahan Bakar
		a	penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;	Produsen /importir	terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).	0,25%	Penjualan Tidak Termasuk PPN
		b	penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina	Produsen /importir	terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).	0,30%	Penjualan Tidak Termasuk PPN
		c	penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina	Produsen /importir	terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).	0,30%	Penjualan Tidak Termasuk PPN
	Bahan bakar gas			Produsen /importir	terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).	0,30%	Penjualan
							Tidak Termasuk PPN
	Pelumas			Produsen /importir	terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).	0,30%	Penjualan Tidak Termasuk PPN
D	Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang
		a	penjualan semua jenis semen	Industri Semen	terutang dan dipungut pada saat penjualan.	0,25%	Dari DPP
		b	penjualan kertas	industri kertas	terutang dan dipungut pada saat penjualan.	0,10%	Dari DPP
		c	penjualan baja	industri Baja	terutang dan dipungut pada saat penjualan.	0,30%	Dari DPP
		d	penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih	industri otomotif	terutang dan dipungut pada saat penjualan.	0,45%	Dari DPP
		e	penjualan semua jenis obat	industri Farmasi	terutang dan dipungut pada saat penjualan.	0,30%	Dari DPP
E	Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor			ATPM, APM, Importir	terutang dan dipungut pada saat penjualan.	0,45%	Dari DPP
F	Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan			Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian,peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya	terutang dan dipungut pada saat pembelian.	0,25%	Pembelian tidak termasuk PPN
G	Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha			Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian	terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.	1,50%	Pembelian tidak termasuk PPN
H	Atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan			Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri	terutang dan dipungut pada saat penjualan.	0,45%	Harga Jual Emas Batangan
I	Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian,peternakan, dan perikanan			BUMN	terutang dan dipungut pada saat pembayaran.	0,25%	Pembelian tidak termasuk PPN

Bagaimana rekan wajib pajak? Lebih mudah kan melihat tarif yang sebegitu banyaknya jika dibuat dalam bentuk tabel.Tabel Tarif PPh pasal 22 di atas juga bisa rekan download dalam file pdf berikut.

Lalu mau dibawa kemana ini pph pasal 22 nantinya :

• Jika rekan merupakan pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 22 
• mintalah bukti pungut dalam hal tagihan anda dipungut/dipotong PPh oleh pihak lain (agar dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak/cicilan pajak)
• simpanlah Surat Setoran Pajak (SSP) dalam hal PPh pasal 22 dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi-transaksi yang terkait dengan impor dan bendahara (agar dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak/cicilan pajak).
• Jika rekan termasuk Wajib Pajak beromset Rp4,8 M/tahun dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PP 46 tahun 2013 mintalah SKB (Surat Keterangan Bebas Pajak) ke kantor pajak dimana rekan WP terdaftar. Dengan adanya SKB ini maka transaksi rekan tidak akan dipotog PPh pasal 22.

Referensi :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015 pdf

Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015 pdf
Undang-Undang Pajak Penghasilan

Tweet

Subscribe to receive free email updates: